Bantu Bahan Baku dan Pemasaran, Widya Murad Ismail Berkomitmen Berdayakan Pengrajin Tais di Maluku

Bantu Bahan Baku dan Pemasaran, Widya Murad Ismail Berkomitmen Berdayakan Pengrajin Tais di Maluku

Bantu Bahan Baku dan Pemasaran, Widya Murad Ismail Berkomitmen Berdayakan Pengrajin Tais di Maluku

Posted: 20 Feb 2020 06:26 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Sebanyak 30 pengrajin tenun ikat khas Maluku dikumpulkan oleh Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail, di kediaman pribadinya di kawasan Wailela, Ambon, Selasa (18/02/2020).

Didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Provinsi Maluku, Elvis Pattiselano, Widya memberikan bantuan bahan baku benang berbagai warna kepada para penenun yang datang dari sejumlah lokasi di Pulau Ambon yakni Kudamati, Skip, Kayu Tiga, Kayu Putih dan Tawiri.

"Ini bagian dari komitmen saya untuk membedayakan para pengrajin tenun ikat di Maluku," kata Widya.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku ini menegaskan, para penenun tidak perlu lagi khawatir hasil tenunnya tidak laku, atau lama terjual. Sebab pihak Dekranasda akan menerima atau membeli semua hasil tenun.

"Jadi ibu-ibu tidak perlu lagi khawatir, habis tenun siapa yang mau beli. Saya siap membeli semua hasil tenun ibu-ibu. Bahkan kalau ada yang bisa selesai buat kain tenun dibawa satu minggu, saya akan kasih bonus," jelasnya.

Kadis Indag Provinsi Maluku, Elvis Pattiselano, menambahkan, program pemberdayaan pengrajin tenun ikat ini merupakan komitmen Ketua Dekranasda untuk mengangkat dan melestarikan tenun ikat khas Maluku.

Saat ini, kata Elvis, sebanyak tujuh hotel di Kota Ambon sejak tahun 2019 telah menyediakan etalase khusus untuk menampilkan produk-produk kerajinan lokal, termasuk didalamnya kain tenun hasil kerajinan tangan pengrajin Maluku.

Belum lama ini, kata dia, pihaknya telah memediasi pertemuan antara Dekranasda, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Maluku, seluruh GM hotel di Ambon, serta para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Maluku. Elvis menyebutkan, rencananya sebanyak 14 hotel dan penginapan di Kota Ambon akan menjadi mitra Dekranasda untuk memamerkan dan memasarkan produk-produk kerajinan lokal.

"Ini merupakan upaya Dekranassa dibawah kepemimpinan ibu Widya untuk mengangkat dan melestarikan tenun khas Maluku, dan membantu perekonomian para penenun," kata Evis yang juga Ketua Harian Dekranasda Provinsi Maluku.

Dia berharap, kedepan para penenun lebih meningkatkan inovasi lagi dalam mengembangkan motif dan corak tenun. Dirinya mengajak penenun Maluku untuk mulai biasakan memproduksi kain tenun dengan pola dua benang, tidak lagi empat benang sebagaimana produksi selama ini karena bahannya terlalu tebal untuk dibuatkan pakaian.

"Kedepan produksi tenun kalau bisa dengan pola dua benang sehingga kainnya lebih soft dan mudah untuk dikreasikan. Kalau pola empat benang, terlalu tebal dan tidak nyaman untuk dijadikan pakaian dan sebagainya. Sementara untuk motif, kami bebaskan buat penenun sesuai kreasi dan daya cipta. Tapi kalau bisa, motifnya harus lebih diperkaya lagi," tandasnya. (humasmaluku)

Murad Ismail Ungkap Beban Maluku Menjadi Daerah Kepulauan di Rakornas Investasi 2020

Posted: 20 Feb 2020 04:24 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku, Murad Ismail, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 di The Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (20/02/2020). Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo itu diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dengan mengusung tema "Peningkatan Investasi Bagi Indonesia Maju".

Selain Gubernur Maluku, Rakornas yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja ini juga dihadiri seluruh Pejabat Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati, Walikota, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Gubernur Murad mengatakan, dalam forum Rakornas ini dibahas kemudahan, kepastian dan keamanan bagi investor untuk menyelesaikan masalah investasi di daerah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha yang mewajibkan seluruh Menteri, Kepala Lembaga untuk mendelegasikan layanan perizinan berusaha dan fasilitas investasi ke BKPM.

"Pada prinsipnya, perubahan proses perizinan perlu dipahami oleh seluruh aparat pemerintah daerah yang menangani pelayanan dan pemberian perizinan," ujarnya.

Di sela-sela Rakornas, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan persoalan Maluku kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.

"Wilayah kami sangat luas dibandingkan luas wilayah provinsi lainnya di Indonesia, tapi sebagian besarnya adalah lautan. Untuk pergi ke satu kota kabupaten saja, saya bisa butuh waktu sampai dua jam, sementara APBD kami kecil sekali," ujarnya.

Menurut Gubernur, kondisi keuangan Maluku saat ini tidak sebanding dengan beban pembangunan dan tingkat kemahalan di daerah. Kondisi ini kerap menyebabkan defisit anggaran setiap tahun.

"Saat saya menjabat sebagai Gubernur 2019 lalu, kondisi keuangan daerah ternyata sudah defisit ratusan juta. Akhirnya ada proyek yang sudah jalan, saya belum bayari. Kalau sudah selesai 50 persen, baru saya bayar," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Menkeu berujar, kondisi ini sangat ironi karena sebagian daerah di Indonesia mengalami surplus (kelebihan) anggaran sehingga anggaranya masih ada di bank, sementara daerah lain mengalami defisit. Dia meminta Gubernur untuk kembali mengecek jumlah hutangnya, dan melaporkan kepadanya.

"Nanti tolong dicek ya, berapa hutangnya. Nanti laporkan kepada saya," ujarnya.

Gubernur sangat berharap, adanya perlakuan khusus dari Pemerintah Pusat kepada Maluku karena beban pembangunan sebagai daerah kepulauan sangatlah berat, bila dibandingkan daerah bercirikan kontinental (daratan).

Sementara itu, acara Rakornas Investasi tahun 2020 diisi dengan serangkaian diskusi yang menampilkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jend Polisi Idham Aziz, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Rakornas juga diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis tentang Bantuan Pengamanan dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Penanaman Modal. Nota Kesepahaman ini sebagai wujud komitmen jaminan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan kepada investor. (HumasMaluku)

Tjahjo Kumolo Ajak Cegah Meluasnya Pemikiran Radikal, PNS Diharuskan Setia pada Pancasila

Posted: 20 Feb 2020 04:24 PM PST

Tjahjo Kumolo Ajak Cegah Meluasnya Pemikiran Radikal, PNS Diharuskan Setia pada PancasilaJAKARTA, LELEMUKU.COM - Dalam pemaparannya di sebuah acara diskusi di Jakarta, Senin (17/2) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menekankan pegawai negeri mesti setia kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945, dan pemerintahan yang sah.

Ia mencontohkan bagaimana beberapa waktu lalu ada 12 pejabat eselon 1 yang gagal dalam proses seleksi untuk menjadi kepala sebuah lembaga pemerintah karena cara pandanganya sudah radikal, bahkan berniat ingin mengganti Pancasila.

Tjahjo mengatakan dua bulan lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengadakan rapat dengan Badan Kepegawaian Negara yang hasilnya menyebutkan ada 189 aparatur sipil negara terlibat radikalisme, narkotika, dan korupsi. Yang terlibat narkotika langsung dipecat. Yang terbelit kasus korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap juga langsung diberhentikan.

Sedangkan aparatur sipil negara yang terpapar radikalisme, sebagian ada yang dikenai sanksi berupa diturunkan pangkatnya, sementara lainnya batal naik pangkat menjadi pejabat eselon satu dan dua.

"Kemarin kita tunjuk satu pejabat kepala lembaga, tugas pertamanya adalah mengganti seluruh pejabat eselon satu di bawahnya karena sudah terpapar radikalisme terorisme. (mereka) sudah terbuka terang-terangan lewat media sosial sudah ingin mengganti Pancasila Undang-undang Dasar 1945," ujar Tjahjo.

Namun, Tjahjo tidak merinci nama lembaga yang dimaksud serta berapa jumlah eselon yang akan diganti dalam institusi tersebut.

Tjahjo menegaskan pemerintah menghormati prinsip aparatur sipil negara dalam beragama, misalnya dengan tidak melarang PNS untuk berjilbab ketika bekerja, meskipun tetap melarang mereka bercadar.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan sistem pemerintahan di Indonesia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Indonesia tambahnya juga bisa disebut sebagai khilafah karena dalam bahasa Arab, khilafah itu berarti sistem pemerintahan.

"Sehingga jangan ribut Anda nggak ikut khilafah. Sudah ini, kalau dibahasa Arab kan Indonesia itu khilafah Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia. Lalu sistemnya seperti apa? Sistemnya itu bermacam-macam," kata Mahfud.

Mahfud meyatakan ideologi Pancasila harus sampai ke akar rumput.. Generasi muda seperti pelajar dan mahasiswa yang kerap menjadi sasaran penyebaran paham radikalisme tambahnya perlu mengintensifkan diskusi tentang nilai-nilai Pancasila.  (VOA)

Robert Rumbekwan Buka Rakornis Permasalahan Pembangunan Wilayah di Papua Barat

Posted: 20 Feb 2020 03:16 PM PST

Robert Rumbekwan Buka Rakornis Permasalahan Pembangunan Wilayah di Papua BaratBINTUNI, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melalui Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pembangunan mengadakan Rapat Koordinasi Teknis Permasalahan Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Barat yang bertempat di Hotel Stenkool Bintuni pada Rabu 19 Februari 2020.

Kegiatan yang di ikuti oleh Sejumlah Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Robert Rumbekwan sebagai Staf Ahli bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus Papua Barat yang juga sebagai Pimpinan Rapat Koordinasi yang diadakan.

Turut hadir beberapa pimpinan OPD Pemerintahan Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan melalui Inovasi Daerah.

Dalam kegiatan ini juga Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat mengenalkan aplikasi E-Bapedda dan E-Lan sebagai aplikasi penunjang Kinerja Pemerintah Daerah dalam memercepat pengurusan Administrasi Pembangunan di Daerah.

Dalam sambutan Robert Rumbekwan menyoroti sejumlah Biro dan Dinas di Daerah Provinsi Papua Barat yang tidak mengikuti Rapat Koordinasi yang diadakan, "kita di gaji oleh masyarakat kenapa kita malas mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk membangun Daerah kita" Ujar Robert. (DiskominfoPSBintuni)

Petrus Kasihiw Ajak Masyarakat Teluk Bintuni Dukung Pelaksanaan Sensus Penduduk

Posted: 20 Feb 2020 03:16 PM PST

Petrus Kasihiw Ajak Masyarakat Teluk Bintuni Dukung Pelaksanaan Sensus PendudukBINTUNI, LELEMUKU.COM - Bupati Teluk Bintuni menyatakan sensus penduduk merupakan suatu kewajiban Negara untuk mendata penduduknya, sehingga Kabupaten Teluk Bintuni wajib mengikutinya.

"Selaku kepala daerah, saya mendukung sepenuhnya BPS Teluk Bintuni dalam melakukan tugas pendataan, baik secara online maupun wawancara,"ujar Bupati Teluk Bintuni, Ir.Petrus Kasihiw.MT saat di wawancarai wartawan di kantor BPS Teluk Bintuni, Kamis(20/2/2020)

Lanjut Bupati, sensus penduduk dilakukan dalam rangka menuju data penduduk nasional. Sensus ini akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan di Bintuni dimulai dari tanggal 15 Februari sampai 31 Maret 2020.

Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh OPD, dan lembaga lembaga vertical dan juga termasuk di BP Tangguh agar pro-aktif, dan bagi keluarga yang akan didatangi pihak BPS, harus memberikan infromasi yang jujur dan terbuka bagi petugas sensus penduduk.

"Dan pertemuan saya hari ini dengsn Kepala BPS untuk membangun koordinasi agar sensus penduduk berjalan dengan lancar dan sukses," tutup dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik(BPS)Kabupaten Teluk Bintuni, Yohanis Lekatompessy mengungkapkan, sebenarnya respon pemerintah daerah sudah cukup baik, itu bisa dilihat saat kordinasi sebelum sensus penduduk dilaksanakan.

Sehingga dengan adanya koordinasi yang baik ini, bisa menjadi respon yang tinggi terhadap sensus onine maupun wawancara. BPS sudah melakukan sosialiasi kepada masyarakat, baik itu lewat sekolah sekolah, media cetak berupa spanduk dan bener. Sosialiasi ini perlu dilakukan agar saat sensus nanti tidak menyulitkan para petugas.

Saya menghimbau kepada masyarakat dan perangkat pemerintah yang ada untuk sama sama membantu pemerintah pusat dan daerah. Mari memberikan informasi yang sejujur jujurnya sehingga kita tidak keluar dengan angka berbeda beda, tetapi hanya satu(angka-red) data Indonesia dan secara khusus Kabupaten Teluk Bintuni.

BPS juga tidak menutup kemungkinan mendampingi ASN maupun masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat tidak asal mengisi. Mengingat masuk dalam aplikasi sensus penduduk ini bisa dikatakan gampang gampang susah, apalagi kalau kelengkapan tidak lengkap. Sehingga saat wawancara, petugas tidak lagi mengeluarkan tenaga untuk mendata para penduduk yang belum melaksanakan sensus online maupun wawancara.

Dan prinsip BPS adalah, BPS tidak akan membiarkan satu orang penduduk pun terlewatkan, walaupun penduduk tersebut berada di tempat yang tidak bisa terjangkau, BPS berusaha untuk sampai di tempat tersebut,"kata Yohanis Lekatompessy. (HumasBintuni)

Polda Jawa Timur Tangkap Jaringan Hubungan Sesama Jenis di Ikatan GAY Tulungagung

Posted: 20 Feb 2020 03:16 PM PST

Polda Jawa Timur Tangkap Jaringan Hubungan Sesama Jenis di Ikatan GAY TulungagungSURABAYA, LELEMUKU.COM - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengembangkan kasus hubungan sesama jenis (sodomi) yang sering disebut LGBT.

Sebelumnya tersangka MH (40) yang merupakan ketua ikatan GAY Tulungagung (IGATA), melancarkan aksinya dengan cara merayu anak laki laki dibawah umur dan diberikan iming iming uang sebesar 50 sampai 200 ribu di warungnya sendiri untuk menghisap kemaluan tersangka.

Dari pengembangan kasus tersebut, Polisi kembali mengamankan HM (32) mantan  Ketua GAY Tulungangung dengan modus yang sama.

Hal ini diungkap oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol. Luki Hermawan saat menggelar press rilis, Kamis (20/02/2020) yang bertempat di Gedung Patuh Polda Jatim.

Turut hadiri mendampingi Kapolda yakni Ketua KPAI , Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, Direskrimum Polda Jatim dan Kabid Humas Polda Jatim.

Kapolda Jatim mengatakan bahwa satu pelaku baru ini adalah pengembangan dari jaringan pengungkapan kasus sebelumnya dengan korban tiga anak dibawah umur.

"Karena IGATA ini adalah kelompok Gay dan korbannya laki-laki masih dibawah umur kami mendapat perhatian khusus dari Komnas perlindungan anak yang langsung hadir, langsung memantau bagaimana operasional daripada pengungkapan-pengungkapan di Polda Jawa timur," terang Jenderal Bintang Dua ini.

Irjen Pol. Irjen Pol. Luki Hermawan menambahkan kasus masih terus dikembangkan, dikhawatirkan nantinya korban-korban ini bisa menjadi pelaku-pelaku berikutnya, karena di dalam jaringan ini sama pada saat di bawah umur dia menjadi korban tapi setelah dia dewasa akan menjadi pelaku dan mencari korban baru. (HumasPolri)

Jhon Richard Banua Minta 27 Puskesmas di Jayawijaya Laksanakan Visi Misi Kesehatan

Posted: 20 Feb 2020 02:27 PM PST

Jhon Richard Banua Minta 27 Puskesmas di Jayawijaya Laksanakan Visi Misi KesehatanWAMENA, LELEMUKU.COM - Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua meminta 27 Puskesmas yang ada di wilayahnya menjabarkan visi misinya melalui pelayanan kesehatan, sebelum mengajukan permohonan penambahan tenaga medis.

Hal ini disampaikannya disela-sela peresmian Puskesmas di Distrik Yalengga, Selasa (03/12)

"Saya mau lihat kinerjannya dulu, kalau kinerja sesuai dengan visi dan misi kami maka puskesmas tidak perlu meminta, tapi kami akan berikan tenaga tambahan," ungkap Bupati Banua.

Lanjutnya, ini sudah menjadi target pasangan Jhon Marthin dalam visi misinya yakni peningkatan mutu kesehatan, pendidikan, dan perekonomian warga.

"Memang kita perlu tambah tenaga medis karena Puskesmas Yalengga akan menjadi puskesmas rawat inap," katanya.

Puskesmas Yalengga sendiri dibangun dalam satu tahun anggaran yang bersumber dari  Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 12 milyar. (DiskominfoPapua)

Warga Selayar SorotiTernak Sapi Liar Tak Bertuan

Posted: 20 Feb 2020 02:27 PM PST

BENTENG, LELEMUKU.COM – Penerapan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) No. 20 Tahun 2009 kembali disorot warga menyusul akan masih sangat banyaknya hewan dan ternak liar tak bertuan yang kerap dijumpai berkeliaran dan 'bergentayangan' di jalan raya.

Sorotan kembali dilontarkan warga masyarakat, setelah pada beberapa hari lalu, ternak kerbau liar tak bertuan, sempat menjadi penyebab ringseknya armada mobil ambulance milik Puskesmas Buki, usai menabrak kerbau di jembatan Tulang, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai.

Hanya berselang beberapa hari pasca kejadian naas itu, sekawanan sapi tak bertuan yang acap kali berkeliaran di jalan poros rumah sakit umum daerah KH. Haiyung, Benteng, kembali terekam camera dan menjadi sorotan warga masyarakat di akun media sosial facebook.

Salah seorang pemilik akun media sosial bernama Mey Erwan yang dikonfirmasi wartawan, hari. Kamis, (20/02) menyataksn, foto sapi liar tak bertuan yang dipostingnya adalah kawanan sapi yang kerap menjadi penebar 'ranjau' darat dan tidak jarang menjadi jebakan buat warga.

'Ranjau' darat, berupa kotoran sapi berbau menyengat acapkali menjadi jebakan, terutama bagi mereka warga yang melintas di jalur dua, jalan Jend. Achmad Yani bagian selatan yang mengarah ke RSUD KH. Haiyung, Benteng.

Kawanan sapi liar tak bertuan juga ikut terekam camera dan kerap dijumpai di jalan poros Desa Parak, Kecamatan Bontomanai yang terkadang menyeberang jalan secara tiba-tiba dan berpotensi membahayakan keselamatan pengendara.

Terkait akan hal tersebut, Mey Erwan meminta agar pemerintah kabupaten dapat bersikap tegas dalam menegakkan ketentuan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 Tentang : Pemeliharaan hewan/ternak.

Selain dinilai dapat berpotensi menganggu kelancaran arus lalu lintas, kawanan sapi liar tak bertuan ini juga dianggap sangat menganggu kepentingan umum dan bahkan tak jarang menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas hingga darah korban pun harus bercsceran di jalan usai menabrak kawanan sapi yang tak jelas pemiliknya itu.

Warga merasa kesal dan protes karena kawanan sapi tersebut acap kali membuang kotoran sembarangan dengan bau menyengat dan kerap mengotori beberapa ruas-ruas jalan protokol yang setiap harinya rutin dilintasi oleh warga. ( Fadly Syarif)

GNPK-RI Kepulauan Selayar Kunjungi Gudang Bekas KUD Pelita di Benteng

Posted: 20 Feb 2020 02:27 PM PST

BENTENG, LELEMUKU.COM – Rangkaian blusukan digelar Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia ( GNPK-RI) Kabupaten Kepulauan Selayar. Sulawesi-Selatan, hari, Minggu, (16/02/2020).

Agenda blusukan dipusatkan di bekas, bangunan gudang KUD Pelita, di ruas jalan Veteran Benteng yang saat ini, tidak lagi termanfaatkan dan tidak terurus sama sekali

Dalam rangkaian blusukannya kali ini, Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia, sempat bertemu dan berbjncang bersama, Hj. Sitti Asyiah yang mengaku sebagai isteri salah seorang tokoh pengagas, pembangunan gudang KUD Pelita, di era tahun 1978-1979 silam.

Bangunan gudang tua yang sudah berusia kurang lebih empat puluh dua tahun yang merupakan asset tidak bergerak, milik ex. anggota KUD Pelita tersebut, kini dikuasakan pemanfaatannya, kepada Hj. Sitti Asyiah dengan ketentuan yang bersangkutan, berkewajiban melunasi pajak bumi dan bangunan gudang beserta lokasinya.

di hadapan jajaran Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia, Sitti Aisyiah menuturkan keinginanan dan harapannya kepada pemerintah kabupaten untuk dapat turun tangan dan menggelontorkan anggaran rehabilitasi ex. bangunan KUD Pelita, agar dapat kembali dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk menyimpan stock hasil bumi dan pertanian.

Ia berharap, harga kopra dan cengkeh yang saat ini, sangat anjlok dapat segera kembali stabil agar petani dan warga masyarakat bisa menghela nafas lega, seperti sebelumnya.

di lokasi yang sama, Ketua GNPK-RI Kabupaten Kepulauan Selayar, Fadly Syarif, mengutarakan,

"Kegiatan blusukan ini merupakan agenda rutin yang digelar jajaran Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia.

Hampir pada setiap kegiatan kunjungan, kita senantiasa memberikan motivasi dan semangat kehidupan bagi masyarakat dalam menghadapi pasang surut harga komoditi pertanian dan hasil bumi".

Hal ini kita lakukan sebagai wujud nyata kepeduliaan dan keberpihakan ormas GNPK-RI terhadap upaya peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain berdialog dengan masyarakat, agenda kunjungan kita fokuskan untuk melihat dan menyaksikan kondisi fisik bangunan gudang yang sudah sangat memprihatinkan.

Beberapa bagian dindingnya mulai retak, dan bahkan, hancur termakan usia.

Sementara rangka bangunan dan atapnya, sudah rusak total. Kondisi yang tak kalah miris, terlihat pada beberapa bagian daun jendela yang mulai lapuk dan keropos.

"Kita berharap, agar bangunan gudang tua yang dulunya merupakan salah satu urat nadi perekonomoan warga masyarakat ini bisa mendapat perhatian dari pihak instansi tekhnis terkait".

"Gudang ini, tak lepas dari catatan sejarah perekonomian daerah di masa lalu. Oleh karenanya, pemerintah kabupaten berkewajiban mendorong pengalokasian anggaran rehabilitasi bngunan gudang dimaksud, tegasnya. (Fadly Syarif)

Burhan Abdurahman Jadi Pembicara Utama di Pembukaan Kota Inklusif Ketahanan Iklim

Posted: 20 Feb 2020 02:27 PM PST

Burhan Abdurahman Jadi Pembicara Utama di Pembukaan Kota Inklusif Ketahanan IklimJAKARTA, LELEMUKU.COM - Wali Kota Ternate DR. H. Burhan Abdurahman SH.MM, menghadiri acara launching dan pembukaan Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Kota-Kota Inklusif Ketahanan Iklim yang dipusatkan di Balai Agung, Balai Jakarta, Kamis (30/1/2020). Hadirnya Wali Kota sekaligus menjadi pembicara utama pada acara tersebut.

Dalam materinya, Wali Kota Ternate, memaparkan, ratusan juta orang di daerah perkotaan miskin dihantam Pockets Of Deprivation atau Kantong-Kantong Persediaan, "Padahal mereka tidak kekurangan infrastruktur dasar seperti air dan sanitasi. Masalah akan memburuk ketika wilayah yang paling rapuh diterpa oleh naiknya permukaan laut, banjir, tanah longsor, naiknya racun polusi udara, peringatan topan, badai, atau periode kemarau dan kekeringan yang lebih ekstrim terkait dengan perubahan iklim," kata Wali Kota.

Menurutnya, kota dan pemerintah daerah semakin diakui sebagai aktor kunci dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan SDGs atau kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

"United Cities and Local Goverments Asia Pacific United Cities (UCLG ASPAC) sebagai asosiasi pemerintah daerah adalah aktor kunci sebagai pusat manajemen pengetahuan tentang masalah pemerintah daerah di wilayah Asia Pacific. UCLG ASPAC memiliki sumber kepemimpinan yang kuat yang membutuhkan dukungan kerangka kerja dan kombinasi langkah-langkah untuk mencapai perubahan yang dibutuhkan," ujar Wali Kota sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima tim redaksi.

Mempertimbangkan urgensi masalah ketahanan iklim, sambung Wali Kota, UCLG ASPAC memprakarsai terbentuknya Climate Resilience Inclusive Cities (CRIC). "Ini adalah proyek lima (5) tahun dengan tujuan keseluruhan untuk mengusulkan proyek kerja sama berjangka panjang dan unit melalui kerja sama segitiga antara Kota dan pusat penelitian di Eropa, Selatan Asia (India, Nepal, Bangladesh), dan Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand)," ungkap Wali Kota.

Proyek itu, juga akan berkontribusi pada pembangunan perkotaan terpadu yang berkelanjutan, tata pemerintahan yang baik, dan iklim adaptasi/mitigasi melalui kemitraan jangka panjang, dan perangkat seperti rencana aksi lokal yang berkelanjutan, alat peringatan dini, kualitas udara dan pengelolaan limbah yang berkonsultasi dengan para panel ahli.

Kegiatan CRIC ini bertujuan untuk mempromosikan kegiatan CRIC kepada pemerintah daerah di Indonesia sebagai kota percontohan potensial untuk penerapan, memberikan pemahaman keadaan terkini tentang isu perubahan iklim dan ketahanan di tingkat nasional dan subnasional level di Indonesia.

Selain itu hal ini juga bertujuan untuk memetakan kesenjangan di tingkat pemerintah daerah pada masalah iklim dan ketahanan, untuk memetakan kegiatan mitra pembangunan lainnya di sektor ini sehingga dapat mengidentifikasi potensi kolaborasi kerja, untuk mempromosikan peran utama Uni Eropa dalam mendukung aksi lokal pada energi dan iklim serta masalah ketahanan. (DiskominfoTernate)

Ramly Umasugi dan Rombongan Pemkab Buru Kunjungi Pemkot Ternate

Posted: 20 Feb 2020 02:27 PM PST

Ramly Umasugi dan Rombongan Pemkab Buru Kunjungi Pemkot TernateTERNATE, LELEMUKU.COM - Bupati Kabupaten Buru, Ramly Umasugi beserta rombongan, dijadwalkan tiba di Ternate pada Kamis (23/1/2020) sekira pukul 05:00 waktu di Ternate dengan menggunakan kapal KM Dorolonda. Bupati bersama Kapolres dan Dandim serta para pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Buru itu, dijadwalkan mengunjungi Ternate selama dua hari untuk melakukan studi banding (Stuban) tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Kepala Bagian (Kabag) Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda  Kota Ternate, M Syaiful Arsyad membenarkan rencana kedatangan orang nomor satu Pemkab Buru beserta jajarannya ke Kota Ternate. Menurut Syaiful, berdasarkan surat permohonan Pemkab Buru dengan nomor : 423/12 tertanggal 14 Januari 2020 yang ditujukan kepada Wali Kota Ternate, tentang permohonan pelaksanaan stuban di Pemkot Ternate.

"Kemudian, Wali Kota melalui surat 423/06 tanggal 15 Januari 2020, merespon surat yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Buru, menyatakan persetujuan dan sangat gembira, wellcome dengan kedatangan Bupati dan rombongan ke Kota Ternate," kata Syaiful seraya menyebut, Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Buru yang telah memilih Kota Ternate sebagai tujuan studi banding.

Dijelaskan, stuban Pemkab Buru ke Kota Ternate, akan dipimpin langsung oleh Bupati Buru, Ramly Umasugi bersama Kapolres dan Dandim, "Dengan jumlah rombongan sesuai daftar yang disampaikan itu, sebanyak 121 orang termasuk seluruh pimpinan SKPD, pejabat Eselon II dan III," terangnya.

Syaiful menambahkan, kedatangan Bupati Buru dan rombongan ke Ternate untuk melakukan stuban pada lima SKPD diantaranya, Dispar, Disperkim, Dispenda, Dinas Perikanan dan kantor Wali Kota.

Pemkot Ternate, sambung Syaiful, telah melakukan koordinasi dengan Humas Pemkab Buru terkait rencana kedatangan Bupati bersama rombongan, "Humas Pemkab Buru sudah memastikan, fix Bupati dan rombongan akan tiba di Ternate pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 jam 5 pagi dengan KM Dorolonda," sebutnya.
Juru bicara Pemkot Ternate itu mengaku, secara tekhnis, Pemkot telah melakukan rapat koordinasi terkait penyambutan kedatangan Bupati Buru dan rombongan ke Kota Ternate.

"Kita sudah melakukan rapat koordinasi untuk melakukan penjemputan di pelabuhan termasuk menyiapkan sarana transportasi. Nanti juga Wali Kota akan menerima kunjungan itu di kantor Wali Kota pada pagi hari dalam bentuk ucapan selamat datang," pungkas Syaiful. (DiskominfoSandiTernate)

Doren Wakerkwa Ingatkan Hery Ario Naap Segera Tetapkan Wakil Bupati Biak Numfor

Posted: 20 Feb 2020 02:27 PM PST

Doren Wakerkwa Ingatkan Hery Ario Naap Segera Tetapkan Wakil Bupati Biak NumforJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Biak Hery Ario Naap diingatkan untuk segera mendorong penetapan wakil bupati setempat, sepeninggal Alm. Nehemia Wospakrik MM yang mangkat pada 2018 lalu.

Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa minta agar penetapan wakil bupati Biak yang baru, tak ditunda-tunda. Sebab akan mendapat penilaian buruk dari masyarakat.

"Sekda atas nama Gubernur Papua kan sudah menyurat ke Bupati Biak supaya proses rekrutmen wakil bupati segera dilaksanakan. Artinya, tidak boleh pemerintah (Biak) berlama-lama"

"Harus mempercepat (penetapan wakil bupati) karena jika lama-lama akan dicurigai masyarakat," ucap ia di Jayapura, Rabu (19/2/2020).

Dia tambahkan, penunjukan wakil bupati yang baru sangat penting untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan di Biak.

Oleh sebab itu, dia berharap pernyataan ini dapat segera direspon pemda dan DPRD setempat, supaya tidak terjadi kekosongan jabatan dalam waktu yang lama di kabupaten itu.

Gubernur Papua Lukas Enembe dalam beberapa kesempatan sebenarnya telah menginstruksikan Bupati Biak Herry Ario Naap untuk segera mendorong pengisian jabatan wakil bupati Biak.

Hanya saja dia meminta agar pengisian jabatan wakil bupati tak boleh dilakukan atas dasar keinginan bupati semata atau pihak tertentu. Pengisian jabatan wajib mengacu kepada aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (DiskominfoPapua)

Doren Wakerkwa Ungkap Mendagri Berhentikan Bupati Sarmi, Yosina Troce Insyaf

Posted: 20 Feb 2020 01:16 PM PST

Doren Wakerkwa Ungkap Mendagri Berhentikan Bupati Sarmi, Yosina Troce InsyafJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Wakil Bupati Sarmi Yosina Troce Insyaf resmi diberhentikan Mendagri, usai ditangkap tim Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jayapura, di Jakarta Selatan, Selasa 18 Februari 2020.

Pemberhentian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor 132.91-3846 Tahun 2019 tentang pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Sarmi Provinsi Papua, yang diserahkan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa kepada Plh. Sekda Sarmi Flavius Yaas, Rabu (19/2/2020), di Jayapura.

"Saya secara resmi mewakili Gubernur Papua menyerahkan SK Pemberhentian Wakil Bupati Sarmi kepada Sekda Sarmi," ucap Doren, disaksikan Kepala Biro Tata Pemerintahan serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan jajaran.

Doren berharap Sekda bersama Bupati Sarmi segera mendorong pelantikan wakil bupati yang baru dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan begitu, diharapkan proses pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut, bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Plh. Sekda Sarmi Flavius Yaas memastikan segera berkoordinasi dengan bupati untuk mendorong penunjukan calon wakil bupati Sarmi melalui DPRD.

"Yang pasti kita akan serahkan SK pemberhentian wakil bupati ini dulu kepada bupati untuk selanjutnya kita menunggu arahan pimpinan".

"Namun pada prinsipnya kita siap mendorong agar penetapan wabup ini bisa secepatnya dilakukan melalui mekanisme dewan," akunya.

Diketahui, Yosina Troce Insyaf yang sebelumnya menyandang status tersangka korupsi pelaksana kegiatan pembangunan bendungan irigasi di SP II, Kabupaten Sarmi dengan kerugian negara senilai Rp2,28 miliar.

Yosina ditangkap saat berada di L'Avenue Apartemen kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lalu diterbangkan ke Jayapura guna menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Doyo, Sentani. (DiskominfoPapua)

Oliver Srue Nilai Pernyataan Thomas Weriratan Berusaha Jelekkan Citra Baik STKIPS

Posted: 20 Feb 2020 10:17 AM PST

LAURAN, LELEMUKU.COM – Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Saumlaki (STKIPS) yang bernaung pada Yayasan Perguruan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku mengecam keras pernyataan dari salah satu oknum warga yang mengaku mengatasnamakan orangtua dari mahasiswa bermarga Weriratan yang terkesan menyudutkan dan berusaha membuat buruk citra dan nama baik lembaga tersebut."Saya ingin meluruskan beberapa hal terkait dengan berita yang dimuat di saburomedia.com tertanggal 17 Februari 2020 dengan judul 'Mahasiswa STKIPS KKT keluhkan Biaya Kuliah Mahal' yang disampaikan oleh katanya mewakili orangtua mahasiswa, Thomas Weriratan. Kami menilai informasi itu hanya mencoba untuk membuat citra dan nama baik STKIPS dimata publik menjadi hancur," kata Ketua STKIPS, Oliver Srue, S.Th., M.Pd kepada Lelemuku.com pada Rabu (19/02/2020).Ia mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pengecekan dokumen mahasiswa dari angkatan pertama di tahun 2012 lalu hingga 2020 ini, namun tidak ada satupun mahasiswanya yang memiliki marga ataupun bernama belakang 'Weriratan'.Kemudian Srue menyatakan kekecewaannya terkait beberapa pernyataan yang tidak berdasar dan telah dilontarkan oleh Thomas Weriratan, diantaranya menuding bahwa pihak kampus telah sewenang-wenang menaikan biaya SPP, adanya aksi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh setiap dosen, melakukan nepotisme dalam pemberian beasiswa, kualitas dari dosen pengajar yang diragukan dan jumlah mahasiswa yang tidak memenuhi strandar dalam kelas.Menurut Srue hal tersebut merupakan pernyataan bohong atau hoax yang sangat merugikan pihaknya karena STKIPS sangat berpegang pada Peraturan YPT-RLS Nomor 01 Tahun 2018 tentang 'Pedoman Pelaksanaan Anggaran yang juga diterapkan oleh kedua lembaga lainnya, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki (STIESA) dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki (STIAS) yang tidak pernah ada kenaikan atau perubahan sedikitpun.Selain itu, dirinya mengaku bahwa STKIPS telah memiliki ijin pendirian yang jelas dari Kementerian Pendidikan, sehingga telah terakreditasi dan sementara sedang berlangsung pendampingan peningkatan akreditasi dari C ke B oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara (Malut) serta meraih peringkat ke-4 pelaporan data terbaik di tahun 2019 lalu."Seleksi penerimaan beasiswa bidikmisi, PPA dan Inpex melalui sisitem dan mekanisme dan semua mahasiswa berpeluang untuk mendapatkan beasiswa. Jadi pernyataan dari Thomas Weriratan itu sama seklai tidak benar dan sudah sangat merugikan lembaga STKIPS, maka saya pastikan bahwa yang bersangkutan akan segera kami pidanakan, karena Thomas Weriratan telah mencoba untuk menyebarkan berita bohong ke publik sehingga mencemarkan nama baik STKIPS," kecam Srue.Seperti diberitakan Saburomedia.com, Thomas Weriratan, warga yang mengklaim orang tua dari salah satu mahasiswa pada STKIPS mengeluhkan biaya kuliah yang begitu mahal. Selain itu, Weriratan mengklaim biaya di sekolah tersebut mahal dengan kualitas staff pengajar yang dipertanyakan karena tidak sesuai dengan dasar keilmuannya."Kami orang tua hampir-hampir tak bisa bernapas jika saat pembayaran uang semester tiba, tak hanya itu kualias tenaga Pengajar juga patut di pertanyakan, sebab seorang Magister Hukum, bisa mengajar mata Pelajaran Bahasa Inggris, Master Thelogia bisa mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris, itu khan aneh, tetapi di kampus STKIPS yang bersangkutan tetap dilegalkan dan semua petinggi di kampus salah satunya Ketua Yayasan seakan menutup mata untuk hal itu, " terangnya kepada media tersebut via seluler, Senin (17/02/2020).Weriratan mengatakan kecewa dengan kampus yang sudah mencetak beberapa lulusan dengan Gelar S.Pd dan memiliki dua jurusan diantaranya Matematika dan Bahasa Inggris itu. Sebab pihak kampus yang sewenang-wenang menaikan biaya SPP dan aksi pungli yang dilakukan oleh Dosen mata kuliah."Atas kondisi itu, mewakili orang tua mahasiswa saya ingin menyampaikan kepada Ketua LLDIKTI Wilayah Maluku – Maluku Utara, bolehkah sarjana yang bukan besiknya bisa menyajikan mata kuliah lain? Harapannya bisa ada perhatian atas kondisi tersebut. Kami merasa ditipu dan dipermainkan, jika di perbolehkan layangkan teguran keras dan sesegera mungkin dilakukan pembenahan terhadap dosen- dosen tenaga pengajar tersebut," tuntut dia.Ia juga menuntut agar pihak-pihak berwenang dapat melakukan verifikasi dosen-dosen yang ijazahnya dilaporkan di LLDIKTI sebagai tenaga pengajar. Sebab ia mengklaim para dosen tersebut sudah diberhentikan sekian lama dari Dosen STKIPS tersebut."Tak hanya itu, beberapa keluhan dari orang tua mahasiswa juga disampaikan diantaranya sosialisasi Penerimaan Masiswa Baru di sampaikan bahwa akan di berikan beberapa beasiswa kepada para pendaftar yang bergabung di STKIPS tetapi pada kenyataannya semua berbeda. Beasiswa yang diumumkan itu hanya di peruntunkan bagi adik,saudara atau anak dari petinggi-petinggi di STKIPS. Jadi kami heran tapi mau dibuat bagaimana kami hanya masyarakat kecil yang kurang tersentuh oleh keadilan, " ucapnya.Alhasil klaim Weriratan, hingga semester dua dan seterusnya anak-anak mulai berhenti kuliah karna tak mampu membayar SPP dan hasilya satu kelas hanya ada dua atau tiga mahasiswa yang aktif berkuliah. (Albert Batlayeri)

Hermin Rachel Makanuay Promosi Pariwisata Kota Jayapura di Pemilihan Puteri Indonesia 2020

Posted: 20 Feb 2020 03:18 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Puteri Indonesia Papua 2020, Hermin Rachel Makanuay akan mempromosikan pariwisata Kota Jayapura di Pemilihan Puteri Indonesia (PPI) 2020.

Melalui rilis Yayasan Puteri Indonesia mengatakan bahwa Rachel dalam 2 tahun terakhir sangat fokus pada pariwisata Kota Jayapura, yaitu dengan melakukan berbagai aktivitas bersama Ikatan Putra Putri Pariwisata Kota Jayapura atau Tan Monj Port Numbay.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya membantu mempromosikan pariwisata Kota Jayapura dan terlibat aktif dalam segala kegiatan kepariwisataan pemerintah Kota Jayapura.

Kumudian pada setahun ini, Rachel juga bergabung bersama organisasi "Genpi Kota Jayapura – Generasi Pesona Indonesia" yang fokus mengeksplor dan membantu perkembangan pariwisata Kota Jayapura dibawah Binaan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura. (Laura Sobuber)

Menangkal Paham Radikalisme, Polres MTB Gelar Sambang Perairan Program Quick Wins Polri di Pelabuhan Saumlaki

Posted: 20 Feb 2020 01:47 AM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku menggelar kegiatan Sambang Perairan dalam rangka mendukung Program Quick Wins Polri kegiatan 1 'Penegakan Hukum bagi Organisasi Radikal dan Anti Pancasila' pada Kamis (20/02/2020).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kompleks Pelabuhan Saumlaki yang berdasarkan pada Surat Perintah Kapolres Nomor : Sprin / 132 / II / 2020 tanggal 07 Februari 2020.

Kasat Polairud Polres MTB, IPDA J.M. Seleky mengatakan bahwa program Quick Wins Polri tersebut merupakan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Paham radikal adalah paham dari orang-orang yang ingin mengubah ideologi negara kita dengan melalui berbagai cara dan Pancasilalah ideologi negara kita yang sudah final dan harus dijaga sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam perbedaan.

"Melalui kegiatan ini, saya mengajak bapak-bapak untuk bersama-sama mengantisipasi masuknya paham-paham di luar ideologi negara kita yaitu Pancasila. Bila suatu saat nanti bapak menemukan penyebaran paham-paham radikal seperti ini, kami harap agar segera dilaporkan kepada pihak Kepolisian," kata dia.

Seleky berharap agar para nelayan dan masyarakat di pesisir dapat berpartisipasi aktif dalam menangkal paham-paham yang hendak merongrong Pancasila dan NKRI dan bersama-sama menjaga cita-cita pendiri bangsa dalam hidup di alam kemerdekaan dalam kedamaian dan kesejahteraan.

"Kita harus saling menghargai antara sesama, menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan rasa kekeluargaan dan selalu bekerja sama dengan baik. Terutama antara sesama nelayan agar pekerjaan dalam mencari nafkah di laut dapat berjalan dengan baik. Jangan lupa agar dalam menjalankan kegiatan di laut, jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum," harapnya.

Kemudian Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Tanimbar Selatan (Tansel), Frets Watutamata S.Hut menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam menangkal paham radikal dan memperkuat Pancasila sebagai Ideologi Negara kita.

Ia menuturkan pihaknya sangat mendukung dan menyambut gembira kegiatan itu untuk dapat menangkal paham radikali di Tanimbar demi keamanan dan ketertiban. Watutamata pun mengimbau para nelayan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan laut dan tidak membuang sampah ke laut agar kelestarian lingkungan laut kita dapat terjaga dengan baik

"Terorisme biasanya muncul dari orang-orang yang berfikir bahwa orang yang di luar keyakinannya adalah kafir, sehingga paham-paham yang tingkat fanatisme keagamaannya tinggi seperti inilah yang dapat memicu tindakan-tindakan yang mengarah radikal. Oleh karena itu mari bersama-sama kita menjaga kerukunan antar umat beragama serta saling menghargai antara para pemeluk agama yang lain," tutupnya.

Sementara itu, Bhabinkamtibmas Kelurahan Saumlaki Brigpol Alfi Toisuta mewakili Kapolsek Tansel memberi ucapan terima kasih kepada para nelayan yang telah senantiasa menjaga Kamtibmas di wilayah atau lingkungan.

"Sya menghimbau kepada kita semua agar bapak-bapak dapat membantu kami dari pihak kepolisian agar segera melaporkan bilamana menemukan kelompok-kelompok yang hendak mengembangkan paham radikal di lingkungan kita," imbau dia.

Kegiatan pun berlanjut dengan pembacaan Komitmen Moral, penyerahan Sarana Kontak berupa Bendera Merah Putih, Teks pancasila, Life Buoy, Paket sembako. Penadatanganan Komitmen Moral dan Berita Acara Penyerahan Saran Kontak. Hadir pula Kelompok Nelayan Pesisir Pantai Gunung Nona, Personil Sat Polairud Polres MTB dan Personil Subbag Humas Bag Ops. (HumasPolresMTB)

Dubes Jepang Ishii Masafumi Launching Proyek Meliaran Rupiah di Biak

Posted: 19 Feb 2020 08:28 PM PST

BIAK, LELEMUKU.COM – Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia, Ishii Masafumi tiba di Biak dan langsung mengunjungi Monumen Perang II di Paray dan Goa Jepang (Goa Binsari). Kedua lokasi itu dikunjunbgi oleh Ishii Masafumi karena tidak terlepas dari sejarah perang dunia II yang melibatkan langsung Negeri Sakura waktu itu dimana ribuan tentaranya gugur dalam perang dengan tentara sekutu pada Kamis (20/02/2020)

Didampingi Bupati Biak Numfor Herry A. Naap, S.Si.,M.Pd, Dubes Jepang melihat sejumlah peninggalan perang dunia II di Goa Jepang. Sejumlah pejabat, termasuk Sekda Markus O. Masnembra, SH.,MM dan Kapolres Biak Numfor AKBP Mada Indra Laksanta, S.IK.,M.Si ikut mendampingi langsung Dubes Jepang dan rombongan.

Dari Goa Jepang dan Monumen Perang Dunia II di Paray, Dubes Jepang didampingi Bupati, Direktur Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP KKP Dr. Catur Sarwanto, S.Pt.,M.Si dan sejumlah pejabat terkait lainnya melakukan launching pembangunan sejumlah fasilitas penunjang program Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT) di kompleks PPI dan Pasar Ikan Fandoy, Kamis (20/2).

Launching pembangunan sejumlah fasilitas Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak – Official Development Assistance (ODA) Japan International Cooperation Agency (JICA) diihadiri langsung oleh jajaran Forkopimda dan pejabat terkait lainnya. Proyek yang mulai akan dibangun diawal bulan Maret 2020 itu digelontong anggaran tidak kurang sebesar Rp. 27 miliar.

Masing-masing untuk pembangunan pembangunan Pasar Ikan Bosnik digelontor anggaran kurang lebih sebesar Rp. 12 miliar lebih, sedangkan revitalisasi Pasar Ikan Fandoy dan bersama dermaga mini untuk perahu nelayan 3 GT digelontor anggaran lebih dari Rp. 14 miliar.

"Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyambut baik kedatangan Dubes Jepang, pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dari Pemerintah Jepang khususnya lagi dalam memberikan dukungan pengembangan sector kawasan perikanan, dan harapan besar kami kerja sama dan dukungan ini terus dilakukan berkesinambungan," papar Bupati ketika menyampaikan ucapan selamat datang pada acara launching program SKPT-JICA tersebut.

Dikatakan, bahwa pemerintah daerah dalam berbagai program juga memberikan perhatian serius terhadap pemeliharaan situs-situs bersejarah peninggalan perang dunia II, dimana situs atau tempat bersejarah itu tidak bisa dipisahkan dari Jepang, dimana saat itu ada ribuan tentaranya gugur dalam perang dunia II di wilayah Pasifik dan khususnya lagi di Biak Numfor.

"Kami juga berharap pemerintah Jepang secara berkesinambungan ikut mendukung upaya pemerintah daerah yang saat ini terus mengembangkan sector pariwisata, termasuk memelihara situs peninggalan perang dunia II. Kalau memungkikan ada kebijakan dari Pemerintah Jepang membuka penerbangan Biak – Jepang sehingga masyarakat Jepang lebih mudah dan cepat ke Biak," pungkasnya.

"Sampaikan salam hormat kami ke Kaisar Jepang dan masyarakat Jepang, bahwa sejarah peninggalan perang dunia II khususnya yang terkait dengan Jepang juga kami ikut lestarikan, dan ini sejalan dengan komitmen kami saat ini memberikan perhatian serius terhadap sector pariwisata," lanjutnya..

Sementara itu, Dubes Jepang Ishii Masafumi merasa bangga dan terhormat berkesempatan berkunjung ke Papua khususnya lagi Biak. "Ini adalah kunjungan pertama saya ke Papua, dan kunjungan Dubes Jepang terakhir kalinya 10 tahun lalu ke Papua. Kunjungan ini tidak sekedar jalan-jalan namun merupakan bagian dari upaya kerja sama dan hubungan emosional. Dan saya senang sekali ke Papua, khususnya lagi Biak," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu juga dipaparkan bahwa Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia terus meningkatkan hubungan kerja sama diberbagai bidang, termasuk dalam mendorong percepatan pembangunan diberbagai sector, salah satunya disektor perikanan.

"Pemerintah Jepang mendukung upaya pembangunan Pasar Ikan Fandoy dan Bosnik sebagai pasar ikan bersih, harapan kita bersama kedepan pasar ikan ini terus dikembangkan dan mendistribusikan ikan dalam jumlah besar," tandasnya.

Sekedar diketahui, setelah launching di PPI dan Pasar Ikan Fandoy, Dubes Jepang akan masih ada sejumlah agenda, termasuk hingga berita ini diturunkan masih melakukan pertemuan tertutup dengan Bupati Herry A. Naap di Guest House. (HumasBiakNumfor)